KAMELIATV: SKDI dan KPI Dorong Kesiapan Implementasi Permen Sumberdaya Iklan

12 Maret 2008

SKDI dan KPI Dorong Kesiapan Implementasi Permen Sumberdaya Iklan

Pemerintah dan KPI Pusat menghimbau masyarakat periklanan dan lembaga penyiaran untuk mempercepat langkah-langkah penyiapan implementasi Permen Kominfo No. 25/2007 tentang penggunaan sumberdaya domestik untuk produk iklan di lembaga penyiaran. Hal ini terungkap saat bertemu dengan mereka hari ini (3/3) di kantor KPI Pusat.

Dalam pertemuan ini, Dirjen SKDI Depkominfo, Freddy Tulung, berharap dapat menerima masukan yang komprehensif dari masyarakat periklanan mengenai kondisi obyektif industri periklanan di Indonesia, termasuk rekomendasi kebijakan yang dapat digunakan untuk mendorong tumbuhnya industri periklanan Indonesia.

”Peraturan ini sejak awal dimaksudkan agar periklanan Indonesia setidaknya dapat menjadi tuan rumah di negeri sendiri,” terang Freddy.

Dalam pertemuan ini, tim masyarakat periklanan, yang diwakili oleh gabungan APPINA (Asosiasi Perusahaan Pengiklan Indonesia), ATVSI (Asosiasi Televisi Swasta Indonesia), IPFII (Ikatan Perusahaan Film Iklan Indonesia), dan PPPI (Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia), menyampaikan temuan awal mereka saat ini mengenai kondisi periklanan Indonesia.

FX. Ridwan Handoyo, mewakili rekan-rekannya, memaparkan, pengaturan yang ada dalam Permen ini sebenarnya merujuk produksi iklan pada wilayah Rumah Produksi, Rumah Rekaman, dan Percetakan (untuk barang cetak). Dalam mata rantai produksi, kepada mereka ini, oleh biro iklan, lazimnya dialokasikasikan sekitar 20% dari total biaya yang dikeluarkan klien. ”Sisanya, sekitar 80% dari total biaya itu, oleh biro iklan dialokasikan untuk memasang iklan tersebut di media massa,” jelas Ridwan.

Angka 20% yang akan diatur ini, menurut Ridwan, sebagian memang berputar di industri periklanan Indonesia, yakni ke Rumah Produksi, yang komponennya mencakup pemeran, sutradara, lokasi/studio, rental ala-alat shooting, kru film, maupun alat-alat properti untuk pembuatan film iklan.

Namun, tambah Ridwan, yang masih sering harus dibawa ke luar negeri adalah proses pasca produksi. Menurutnya, ini karena industri lokal belum mencukupi karena pada tahap ini membutuhkan kecanggihan teknologi. ”Karakter industri pada tahap paskaproduksi ini memang sangat tergantung pada teknologi,” tambahnya.

Temuan tim ini juga menunjukkan, dengan merujuk data AGB Nielsen, bahwa Advertising Expenditure (ADEX) yang dikeluarkan oleh klien dalam kurun waktu 2005 sampai 2007 terjadi kenaikan sampai dengan 17% pertahunnya, yaitu Rp. 25,58 trilyun pada tahun 2007 naik menjadi Rp. 30,02 trilyun pada tahun 2006, dan tahun 2007 meningkat menjadi Rp. 35,11 trilyun. Dari Rp. 35,11 trilyun di tahun 2007 ini, iklan di televisi memperoleh sekitar 66% dari ADEX atau senilai Rp. 23 Triliun. Angka ini, menurut data Nielsen, tidak termasuk yang dikeluarkan untuk iklan di radio maupun even-even outdoor.

Alex Kumara, yang mewakili ATVSI, menyampaikan pentingnya kehati-hatian dari regulator dalam pelaksanaan Permen ini. Dari sisi industri, ini karena banyak klien yang operasi perusahaannya berlangsung dalam skala global, sehingga dikhawatirkan dapat memindahkan pangsa iklannya. Selain itu, Alex juga menanyakan kejelasan hukum jika terjadi pelanggaran terhadap Permen ini, khususnya terhadap lembaga penyiaran. “Saat ditanya, kami mengatakan sanksinya adalah sanksi administratif. Namun, saat ditanya lebih lanjut apa yang disebut adminsitratif, kami tidak bisa menjawab,” terang Alex.

Menanggapi hal ini, Freddy Tulung menyatakan bahwa regulator berniat positif untuk mengembangkan industri periklanan. Untuk itu, Fredy meminta, fokus terhadap Permen ini tidak diarahkan pada soal sanksi terus, namun justru harusnya berupaya memperjuangkan kebaikan bagi semua pihak.

“Untuk melakukan pengawasan, kami siap melakukan kerjasama dengan instansi-instansi pemerintahan lainnya yang juga memiliki urusan terhadap maslah ini, seperti Departemen Perindustrian dan Perdagangan, Departeman Budaya dan Pariswisata, serta pihak-pihak terkait lainnya,” terang Freddy.

Anggota KPI Pusat, Don Bosco Selamun, juga menanyakan kemungkinan setiap pihak untuk menyiapkan agar implementasi Permen ini juga dapat mengakselerasi pertumbuhan penyiaran di tingkat lokal.

Dalam kesempatan ini, masing-masing pihak juga menyetujui kemungkinan menjadikan 30 Mei 2008 bukan sebagai batas akhir penerapan Permen ini, namun dapat menjadi awal. Hanya saja, baik Pemerintah maupun KPI Pusat, meminta agar masyarakat periklanan, khususnya lembaga penyiaran, dapat menyusun laporan kesiapannya sebagaimana diatur dalam pasal 11 ayat (2) dalam waktu secepatnya.

Menanggapi hal ini, Bambang Sumaryanto, wakil APPINA, menyatakan kesiapan pihaknya untuk menyelesaikan hasil kajian tim masyarakat periklanan ini pada akhir Maret 2008 ini. Red

sumber: kpi.go.id

1 komentar:

zara mengatakan...: Punten Mas Teguh, ada link buat liat belanja iklan nasional yg update gak?terima kasih..saya mahasiswa yang sangat membutuhkan informasi ini. boleh balas ke email : jaruldhan@gmail.com; 15/4/09 11:19

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)