KAMELIATV: Mayoritas Artis Pakai Nama Komersial

08 Oktober 2008

Mayoritas Artis Pakai Nama Komersial

Daftar Caleg Sementara Pemilu 2009

Foto-foto: Dok SP - kapanlagi.com - Wulan Guritno - Ikang Fawzi - Evie Tamala - Eko Patrio

[JAKARTA] Sejumlah calon anggota legislatif (caleg) dari kalangan artis dan politisi menyertakan nama komersial atau nama beken pada daftar calon sementara (DCS) Pemilu 2009. Partai Amanat Nasional (PAN) merupakan salah satu parpol yang paling banyak memasang nama beken pada DCS. Misalnya, Ahmad Zulfikar Fawzi (Ikang Fawzi), Sri Wulandari (Wulan Guritno), dan Eko Hendro Purnomo (Eko Patrio).

Pencantuman nama komersial tersebut dinilai kurang memenuhi kaidah administratif. Nama yang tercantum pada DCS harus merupakan nama asli sesuai KTP, ijazah, dan akta kelahiran. Penggunaan nama asli dinilai bakal memenuhi harapan masyarakat untuk memiliki wakil rakyat yang jujur, terbuka, dan aspiratif, serta sesuai dengan asas pemilihan umum yang jujur dan terbuka. Demikian pendapat pengamat dari kalangan universitas serta anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) di daerah yang dirangkum SP, Selasa (7/10) dan Rabu (8/10).

Pengamat sosial politik dan hukum dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Sumali berpendapat, pencantuman identitas diri caleg pada daftar calon, seharusnya menggunakan nama asli sesuai dengan akta kelahiran dan akta pengganti jika namanya berubah, atau sesuai dengan nama yang bersangkutan di ijazah. Hal itu dinilai ideal karena memenuhi harapan masyarakat untuk memiliki wakil rakyat yang jujur, terbuka dan aspiratif. "Ini sesuai dengan asas pemilu yang jujur dan terbuka," katanya.

Ketua Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum UMM ini menilai, pemakaian nama beken atau nama komersial yang tidak sesuai data adalah upaya melakukan kebohongan publik. "Kalaupun dengan alasan nama beken jauh lebih populer dibanding nama aslinya, itu menunjukkan yang bersangkutan takut atau khawatir dikontrol publik atas nilai-nilai kejujuran dan keterbukaannya kelak," ujar Sumali.

Sedangkan pengamat sosial dari Universitas Sumatera Utara (USU), Wara Sinuhaji berpendapat, masyarakat boleh mengajukan keberatan sebagai bentuk protes dengan menyampaikan kepada KPU bila menemukan nama pada DCS maupun DCT yang menggunakan nama lain di belakang nama asli. "Menggunakan nama alias di belakang nama asli tidak efisien dilakukan caleg. Nama alias tersebut bila memang tertera dalam daftar merupakan suatu bukti bahwa peserta yang mendaftar tersebut tidak jujur," ujar Sinuhaji.

Berpatokan Ijazah

Dalam menentukan nama caleg dalam DCS, KPU Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) tetap berpatokan pada ijazah dan formulir yang disampaikan. "Jika ada perubahan dan perbedaan nama harus didukung dengan keputusan pengadilan," kata Kabag Hukum dan Humas KPU Kalbar, A Nyarong. Diakui, ada beberapa calon DPD dan DPRD yang menginginkan agar data tentang nama yang dicantumkan dalam DCS adalah nama paling dikenal masyarakat. Namun permintaan itu belum bisa diterima, sebab proses pencalonan memerlukan waktu lama.

Keputusan untuk tidak mencantumkan nama alias juga dilakukan di Jambi. "Nama komersial atau alias dari setiap caleg tidak dicantumkan dalam DCS karena hal tersebut dinilai kurang me- menuhi kaidah administrasi pemerintahan," kata ang- gota KPU Provinsi Jambi, Kasrianto.

Hal berbeda diungkapkan pengamat sosial dan politik dari Universitas Gadjah Mada (UGM), Arie Sudjito. Menurutnya, pencantuman nama beken atau nama alias dalam DCS, DCT, atau surat suara, bukanlah hal yang harus dipersoalkan dan tidak melanggar hukum. "Hal itu tidak terlalu krusial, sehingga tidak perlu dipersoalkan. Yang penting bagaimana berkas-berkas caleg itu lengkap di KPU," kata Arie.

Sementara itu, KPU membantah pencantuman nama beken artis pada DCS merupakan upaya memikat pemilih. Pencantuman nama beken itu semata untuk mempermudah pemilih agar tak salah pilih. Menurut anggota KPU Sjamsulbahri, tak hanya artis, caleg nonartis pun boleh menggunakan nama yang dikenal publik. "Diharapkan, pemilih mengenal caleg, jangan sampai keliru. Ini berlaku tak hanya pada artis, tapi yang lain juga, ada pencantuman nama panggilan. Sebab, banyak orang tak kenal nama asli. Kasihan jika mau pilih caleg A, tahu-tahu salah pilih," katanya.

Dia menegaskan, dalam Peraturan KPU dan kesepakatan pleno, hal tersebut dibolehkan. "Tidak ada larangan, baik di Peraturan KPU maupun UU Pemilu Legislatif," katanya.

Untuk menghindari konflik yang terkait pencantuman nama beken, lanjutnya, KPU tak hanya mengacu pada nama identitas di kartu tanda penduduk (KTP), tetapi juga disesuaikan dengan identitas riwayat hidup yang diberi materai. [AHS/152/146/070/141/ ASR/A-16]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/10/08/Utama/ut01.htm

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)