KAMELIATV: Masyarakat dan Penegakan Hukum - Kasus Astro (Opini Frans H Winarta)

23 September 2008

Masyarakat dan Penegakan Hukum - Kasus Astro (Opini Frans H Winarta)

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap seorang pejabat Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang menerima uang Rp 500 juta. Uang itu diduga untuk memengaruhi putusan perkara monopoli antara Astro versus PT Direct Vision.

Saat DPR memilih Antasari Azhar sebagai Ketua KPK, banyak orang meragukan integritasnya. Namun, berbagai bukti telah menepis tuduhan dan keraguan itu.

Terungkapnya peredaran 400 travellers cheque yang dibagikan kepada sejumlah anggota DPR lintas partai justru lebih mengagetkan. Siapa menyangka para wakil rakyat yang sering disebut lawmakers itu melakukan hal yang melanggar hukum.

Seharusnya para wakil rakyat memberi contoh. Sebagai pemimpin formal rakyat yang diwakili, paling tidak memberi contoh menghormati dan tunduk kepada hukum. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Sungguh memalukan, tetapi ini fakta. Pantas jika muncul suara yang menginginkan KPK dibubarkan.

Pemberantasan korupsi

Pada era Orde Baru LBH/ YLBHI ada di garis depan untuk membela HAM dan hak politik rakyat yang tidak dapat dijalankan tiga partai politik yang ada saat itu, Golkar, PPP, dan PDI.

Kini ICW selalu di garis depan dalam pemberantasan korupsi. Tiap lembaga mempunyai peran sesuai kebutuhan zaman dan kondisi politik yang kondusif. Bayangkan jika peran itu dibalik, maka "jualan" LBH/YLBHI dan ICW tidak akan selaris pada zaman masing-masing.

Saat ini adalah zaman pemberantasan korupsi. Meski masalah BLBI sudah 10 tahun, tetapi masih belum dapat diselesaikan secara memuaskan. Karena itu, desakan untuk menyelesaikan dan pengambilalihan perkara BLBI dari Kejaksaan Agung kepada KPK terus bergulir sehingga tidak dapat lagi ditahan.

Masyarakat Hukum Pidana dan Kriminologi Indonesia (Mahupiki) baru-baru ini mengkaji kasus-kasus BLBI dan 35 pakar hukum pidana berkesimpulan adanya unsur pidana dalam kasus BLBI. Hasil kajian ini disebarluaskan dan beberapa hari lalu Prof Romli Atmasasmita bersama anggota DPR dan DPD—seperti Ade Daud Nasution, Soeripto, dan Marwan Batubara—bertemu Ketua KPK Antasari Azhar yang sepakat mengambil alih perkara BLBI sambil menunggu putusan pengadilan.

Meski untuk itu masyarakat khawatir dengan putusan perkara Tommy Soeharto versus Pemerintah RI (Departemen Keuangan) tentang nasib uang Rp 1,2 triliun yang dibekukan Menteri Keuangan Sri Mulyani di Bank Mandiri, yang dinyatakan Mahkamah Agung RI sebagai uang Tommy Soeharto.

Keberanian dan ketegasan Sri Mulyani patut diacungi jempol, menyusul pencekalan atas 14 perusahaan batu bara yang menunggak royalti kepada negara. Sri Mulyani—yang terpilih sebagai wanita berpengaruh ke-23 di dunia dan ke-3 di Asia versi majalah Forbes—tidak kenal kompromi atas penyelewengan uang negara. Pembekuan uang Tommy disertai alasan dan bukti kuat. Namun, Mahkamah Agung RI berpendapat lain. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara uang Rp 1,2 triliun ini perlu dikaji para ahli hukum dan LSM agar dapat dinilai masyarakat kebenaran dari keputusan itu dan apakah memenuhi rasa adil masyarakat.

Aspirasi masyarakat

Tidak jarang putusan Mahkamah Agung RI tidak sesuai dan sejalan aspirasi masyarakat. Namun, sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani tidak akan membiarkan putusan ini tanpa upaya peninjauan kembali. Mengingat ini wilayah KPK, maka bantuan menyelidiki perkara ini diharapkan masyarakat. Logikanya, jika uang itu dianggap tidak legal tentu ada unsur pidana. Di sinilah KPK harus berperan aktif menegakkan hukum agar masyarakat yakin pilihan para wakil rakyat atas Antasari sebagai Ketua KPK tidak salah.

Sebaliknya dalam kasus BLBI, Menteri Keuangan diharapkan lebih fokus kepada obligor kakap yang tidak kunjung usai di Kejaksaan Agung. Menteri Keuangan layak mendesak penuntasan kasus BLBI karena menyangkut uang negara triliunan rupiah.

Segala upaya dan kemampuan lembaga penegak hukum harus dikerahkan dan dibantu PPATK, KY, KHN, dan Komisi Ombudsman. Pemeriksaan mendadak di bea cukai perlu dilanjutkan terhadap instansi-instansi yang rawan praktik korupsi. Dengan demikian, bola salju pemberantasan korupsi akan terus bergulir dan kian membesar karena dukungan masyarakat ada dan nyata. Tidak ada yang dapat lebih menjamin penegakan hukum dan pemberantasan korupsi akan berhasil selain dukungan masyarakat.

Keberhasilan membekuk para penyuap dan pejabat yang disuap tidak lepas dari bantuan masyarakat dalam memberikan informasi kepada KPK. Dukungan masyarakat adalah senjata paling ampuh dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana.

Frans H Winarta Advokat; Dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan

http://cetak.kompas.com/read/xml/2008/09/23/00265122/masyarakat.dan.penegakan.hukum

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)