KAMELIATV: Pemerintah Tak Adil dalam Kompetisi TV Berbayar

20 Maret 2008

Pemerintah Tak Adil dalam Kompetisi TV Berbayar

[JAKARTA] Pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengambil jalan keluar yang tidak adil, terkait dengan masalah persaingan tidak sehat antartelevisi ( TV) berbayar (Pay TV). Saat ini, pemerintah memilih cara memberi izin siaran tunda dari setiap siaran eksklusif untuk TV berbayar dan stasiun TV lain.

Menurut pengamat media dan televisi yang juga mantan anggota KPI Ade Armando kepada SP, Selasa (18/3), jalan keluar yang diambil pemerintah terkesan hanya mencari aman melalui izin siaran tunda. Masyarakat tetap tidak memiliki hak untuk mendapatkan informasi atau siaran yang murah tepat waktu. Apalagi siaran tunda biasanya paling cepat dua hari setelah pertandingan berlangsung.

"Izin siaran tunda tetap saja tidak adil bagi TV berbayar dan stasiun TV lain. Dalam kasus ini, pemerintah jelas berpihak pada sebuah TV berbayar saja. Harusnya pemerintah bisa lebih adil," papar Ade.

Saat ini persaingan tidak sehat dalam industri TV berbayar terlihat jelas, yakni monopoli siaran pertandingan Liga Inggris oleh salah satu TV berbayar yakni PT Direct Vision (Astro). Semua pertandingan besar Liga Inggris akan ditayangkan langsung di Astro. Sementara, TV berbayar lain hanya memperoleh siaran tunda.

Ade mengatakan, sebelum siaran Liga Inggris dimonopoli Astro, sekitar 40 juta masyarakat bisa menikmati pertandingan sepak bola tersebut. Bahkan dulu, ketika Indovision sempat menayangkan pertandingan Liga Inggris, stasiun TV lainnya tetap bisa menyiarkan secara langsung. Namun, sekarang masyarakat harus membayar Rp 200.000-250.000 untuk bisa menonton siaran langsung Liga Inggris.

"Selama bertahun-tahun tidak pernah ada TV berbayar yang memiliki siaran eksklusif. Tetapi sekarang pemerintah dan KPI justru lengah. Seharusnya KPI membuat aturan tentang isi siaran, bukannya menyerahkan pada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)," kata Ade.

Protes

Tindak monopoli siaran tersebut mengundang protes dan kemarahan masyarakat, khususnya pencinta sepak bola. Menanggapi kondisi tersebut, Dirjen Sarana Komunikasi dan Deseminasi Informasi, Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Freddy H Tulung menuturkan, pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh memanggil pihak Astro dan meminta siaran Liga Inggris kembali ditender ulang secara terbuka dan bisa diikuti oleh semua stasiun TV berbayar maupun TV swasta.

Hasil dari tender ulang tersebut adalah Lativi yang kini berganti nama menjadi TV One mendapatkan hak untuk menyiarkan pertandingan Liga Inggris. Siaran langsung Liga Inggris bisa ditonton masyarakat di TV One dan siaran tunda di semua stasiun TV berbayar dan swasta lainnya.

Menanggapi peryataan tersebut, lagi-lagi Ade mengatakan itu hanya akal-akalan pemerintah saja. Sebab, siaran langsung yang diberikan pada TV One yakni pertandingan terakhir yang justru tidak diminati oleh masyarakat. Sementara pertandingan besarnya tetap tidak bisa ditonton masyarakat, karena hanya Astro yang mendapat hak siar.

Terkait dengan siaran eksklusif Liga Inggris di TV One, General Manager Production TV One La Ode membenarkan bahwa TV One mendapat prioritas dari Astro. Namun, pertandingan yang diberikan Astro bukan pertandingan besar atau big match. Pertandingan besar atau pertandingan oleh grup tuan rumah biasanya diberikan delay atau siaran tunda saja.

"TV One mendapat prioritas sejak tahun 2007 lalu, ketika itu TV One memenangkan tender. Tahun ini TV One juga diberikan kesempatan yang sama oleh Astro, tetapi pertandingan apa yang nanti diberikan sampai saat ini kami belum tahu," papar La Ode.

Sementara itu pihak Astro melalui Wakil Presiden PT Direct Vision, Halim Mahfudz menolak untuk memberi komentar. Dia merasa pihak Astro tidak melakukan pelanggaran dengan siaran eksklusif dalam siaran Liga Inggris.

"Saya tidak harus memberi komentar, karena tidak ada masalah dan perkembangan terbaru tentang masalah siaran ekslusif," ujar Halim saat dihubungi SP. [EAS/N-4]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/03/19/index.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)