KAMELIATV: Monopoli Kepemilikan TV Swasta Langgar UU Penyiaran

28 Maret 2008

Monopoli Kepemilikan TV Swasta Langgar UU Penyiaran

Suara Pembaruan - 28/3/2008,JAKARTA: Monopoli kepemilikan televisi (TV) swasta dinilai melanggar prinsip-prinsip Undang-undang (UU) Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran. Pasalnya, saat ini ada kecenderungan pemilik televisi swasta menguasai beberapa stasiun televisi swasta di satu daerah. Padahal, berdasarkan prinsip UU Penyiaran kepemilikan harus beragam. Demikian juga dengan isi siaran.

Hal tersebut diutarakan Wakil Ketua Dewan Pers Drs Sabam Leo Batubara dalam Diskusi bertema "Konsentrasi Kepemilikan Televisi dan Dampaknya Terhadap Pemberitaan", Kamis (27/3) di Jakarta. Diskusi antara lain dihadiri Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) Ishadi SK, Ketua Serikat Penerbit Suratkabar (SPS)/Ketua Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) Amir Effendi Siregar, anggota Dewan Pers Sastria Naradha dan Sasa Djuarsa Sendjaja dari Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Menurut dia, berdasarkan UU Penyiaran, akuisisi perusahaan diizinkan oleh pemerintah asalkan perusahaan-perusahaan tersebut beroperasi di tempat yang berbeda. Sedangkan, kenyataan saat ini, perusahaan televisi swasta dan akuisisinya semuanya beroperasi dari Jakarta. Hal ini dinilai merupakan penyimpangan.

Dalam diskusi itu, Amir menyebut perusahaan Media Nusantara Citra (MNC) memiliki 99 persen saham RCTI, 99 persen Global TV, dan 75 persen TPI. Menurut Amir, kepemilikan di sejumlah stasiun televisi melanggar pasal 5 UU Penyiaran, dan Peraturan Pemerintah Nomor 50 pasal 32 (1) yang mengatur kepemilikan stasiun televisi.

Dikatakan, televisi tidak bisa dijadikan propaganda. Contohnya dalam kasus korupsi yang melibatkan pemilik RCTI, stasiun televisi itu pada Februari 2006 menayangkan siaran tentang kasus itu selama satu jam untuk membela kepentingan pemilik stasiun televisi tersebut. Selain itu, menurutnya, monopoli kepemilikan televisi melanggar Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pasal 25, 26 dan 28.

Menurut Leo, berdasarkan UU Penyiaran, KPI bersama pemerintah merupakan badan yang mengatur penyiaran di Indonesia. Tetapi, kewenangan KPI semakin dipinggirkan dan diamputasi. Praktis, sekarang Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo) menjadi satu-satunya badan yang mengatur penyiaran.

Lebih jauh dikatakan, MPPI telah mengadu ke Menteri Komunikasi dan Informatika M Nuh, KPI, DPR dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait dengan monopoli MNC yang dianggap telah melanggar UU Penyiaran.

Namun, setelah empat bulan mengadu, tidak ada yang terpanggil untuk memberi jawaban. Dewan Pers sebagai penjaga kemerdekaan pers, menurut Leo, memfasilitasi diskusi tersebut. "Acara ini bertujuan untuk mengingatkan kita harus kembali kepada amanat dari UU penyiaran," tandas Leo.

Dia mengharapkan tindak lanjut dari diskusi tersebut. Jika ada pelanggaran, Menteri Komunikasi dan Informatika mestinya turun tangan. KPI sebagai pelopor pengawas pelanggaran penyiaran, tegasnya, seharusnya melapor juga. Terpenting lagi, KPPU harus menjelaskan kepada publik jika monopoli memang merajalela.

Badan Regulasi

Secara terpisah, pengamat media dan penyiaran dari Universitas Indonesia Ade Armando, Jumat (28/3) kepada SP mengatakan, keberadaan MNC yang memiliki saham di tiga TV swasta dari 10 TV swasta di Indonesia saat ini belum sampai pada tahap yang mengkhawatirkan. Alasannya, dari tiga TV swasta yang dimiliki MNC hanya satu yang kuat, yakni RCTI. Sementara, TPI dan Global TV masih rendah posisinya dibanding TV swasta lain.

Ade juga mengatakan, MNC belum mendominasi TV swasta. Di samping itu, meskipun UU Penyiaran sudah diundangkan pada tahun 2002, namun sampai saat ini belum ada badan yang mengatur keberadaan TV swasta.

"Jika kepemilikan TV swasta dipisah, menjadi kompetisi yang tidak sehat karena mengakibatkan biaya produksi yang tinggi," katanya.

Sebelumnya dalam rapat kerja (raker) Depkominfo dengan Komisi I DPR pekan lalu, M Nuh mendukung langkah Komisi I DPR yang berencana membentuk Panitia Kerja (Panja) Penyiaran untuk mengetahui dan mengungkap dugaan adanya praktik monopoli di MNC. Usulan membentuk Panja disampaikan dua anggota Komisi I DPR, Djoko Susilo dan Abdillah Toha, keduanya dari Fraksi Partai Amanat Nasional (FPAN).

Dalam raker yang dipimpin Ketua Komisi I Theo L Sambuaga (Fraksi Partai Golkar) tersebut, beberapa anggota Komisi I juga menyatakan mendukung usulan pembentukan Panja tersebut agar persoalan yang ada, termasuk dugaan kuat monopoli bisa dituntaskan. "Saya kira saran membentuk Panja kami sambut sangat baik supaya semuanya clear," kata M Nuh.

Di akhir raker, usulan pembentukan Panja Penyiaran disepakati dan segera dibahas secara internal di Komisi I. Menurut Djoko Susilo, Panja Penyiaran bisa mulai bekerja pekan depan. Dalam Raker Djoko Susilo mengemukakan, MNC menguasai saham stasiun televisi RCTI (99 persen), Global TV (99 persen), dan TPI (75 persen).

Hal ini, katanya, telah melanggar UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang penyiaran, khususnya ketentuan di Pasal 18 Ayat (1) dan Pasal 20. "Juga melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 50 (Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Swasta-Red) Pasal 32 Ayat 1," katanya.

Pelanggaran seperti itu, katanya lebih jauh, sebenarnya merupakan hal serius yang sanksinya adalah pidana dan denda. "Yang lebih berbahaya lagi, penguasaan kepemilikan televisi berbahaya buat demokrasi, terutama dalam hal penguasaan informasi yang dapat membentuk opini publik," kata Djoko. [RPS/N-4/Y3]

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)