KAMELIATV: Monopoli Hak Siar Televisi Diselidiki

18 Maret 2008

Monopoli Hak Siar Televisi Diselidiki

Jawa Pos, 18 Maret 2008
JAKARTA - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta Departemen Komunikasi dan Informatika (Depkominfo), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) menyelidiki dugaan praktik monopoli hak siar di lembaga penyiaran. Hal itu dilakukan untuk penataan dan penertiban dugaan monopoli, kepemilikan terpusat, dan kepemilikan silang di lembaga penyiaran nasional.

"Pak Wapres minta hal itu ditata dan ditertibkan karena bisa menimbulkan monopoli atau kepemilikan terpusat, dan cross ownership atau kepemilikan silang)," ujar Koordinator Bidang Perizinan KPI Don Bosco Selamun usai menghadap Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wakil Presiden kemarin (17/3).

Selain mantan Pimred Metro TV, hadir pula Ketua KPI Prof Sasa Djuarsa Sendjaja dan Koordinator Bidang Penyiaran KPI Yasirwan Uyun.

Kepada Wapres, KPI melaporkan pihaknya tengah melakukan pembicaraan dengan Kantor Kementerian Komunikasi dan Informasi, Komisi Pengawas dan Persaingan Usaha (KPPU), Badan Pengawas Pasar Modal (Bappepam), dan Departemen Hukum dan HAM untuk melihat kemungkinan adanya monopoli dan kepemilikan silang lembaga siaran.

Menurut Don Bosco, KPI menengarai adanya kecenderungan lembaga penyiaran melakukan monopoli atau kepemilikan terpusat dan pemilikan silang. "Namun, perlu dilihat apakah itu sebuah sinergi atau pemusatan. Nah, hal itu yang diihat lagi," terangnya.

Don mengharapkan, dalam dua atu tiga bulan ke depan sudah ada hasil pembicaraan dengan sejumlah instansi, sehingga dapat ditata dengan baik apa yang disebut kepemilikan silang, sinergi, dan monopoli. "Dua sampai tiga bulan lagi kita akan umumkan," ujarnya.

Masalah kepemilikan silang dan pemusatan kepemilikan lembaga penyiaran swasta menjadi sorotan tajam dalam rapat Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika serta Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI) yang berlangsung di gedung DPR kemarin.

Mereka mempersoalkan dugaan pemusatan kepemilikan kelompok usaha Media Nusantara Citra (MNC) dan televisi lain. Menurut anggota Komisi Informasi dari Partai Amanat Nasional Djoko Susilo, MNC cenderung melanggar Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. "Apa Depkominfo sudah menanyakan masalah ini ke Bapepam atau lembaga lain," katanya.

Sesuai UU Penyiaran pasal 18 ayat (1) dan pasal 20 serta PP No 50 pasal 32 ayat (1), kepemilikan seseorang atau sebuah badan hukum atas lembaga kepenyiaran dibatasi.

"UU itu menyebutkan, sebuah badan hukum hanya boleh memiliki paling banyak dua izin penyelenggaraan jasa penyiaran. Itu pun di dua provinsi berbeda," tegasnya. Jika dibiarkan, ujar Djoko, hal itu justru tidak kondusif terhadap iklim demokrasi di Indonesia.

"Kalau seseorang atau sebuah badan hukum memonopoli kepemilikan televisi, bahayanya, opini publik akan dibentuk oleh mereka," kata Djoko dengan mimik serius. Dengan fakta itu, dia meminta pemerintah melakukan teguran atau memberikan sanksi sesuai undang-undang penyiaran yang mereka langgar.

Bukan hanya itu. Dia meminta pemerintah berkoordinasi dan mengingatkan Bapepam dan Bursa Efek Indonesia tentang pelanggaran yang dilakukan grup MNC.

Dalam prospektus yang diterbitkan kepada publik, lanjut pria berkacamata itu, MNC/perseroan tidak melakukan kegiatan usaha penyiaran. "Ini manipulasi, bagaimana mungkin MNC yang punya tiga lembaga penyiaran swasta dan pengurusnya banyak bisa mengatakan seperti itu," tukasnya.

Menanggapi hal itu, Menkominfo Muhammad Nuh tak banyak komentar. "Masalah ini cukup rumit sehingga kami harus melakukan kajian mendalam," katanya dengan nada datar. Pemerintah, lanjut mantan rektor ITS itu, akan menyampaikan tanggapan dalam bentuk tertulis. "Kalau tidak ada kajian, bisa panjang ceritanya karena menyangkut kepentingan publik yang luas," tambahnya.

Mendengar jawaban Nuh, Djoko dan beberapa anggota Komisi I lainnya langsung interupsi. "Kalau masih menunggu kajian kapan selesainya, saya tidak ingin menteri dianggap ngeles dan tidak konsisten dengan PP yang telah disusunnya sendiri," kata Djoko. Dia meminta pemerintah memberikan jawaban sementara pada rapat tersebut.

Kritik serupa disampaikan Sutradara Gintings. Menurut politikus PDI Perjuangan itu, frekuensi adalah basic property. "Kalau basic property tak boleh dipindahtangankan begitu saja," ujarnya. (noe/nue/tof)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)