KAMELIATV: Kasus Kepemilikan Televisi Diragukan Beres

19 Maret 2008

Kasus Kepemilikan Televisi Diragukan Beres

TEMPO Interaktif, 19/3/2008

Jakarta: Pengamat media Veven S.P Wardhana pesimistis masalah kepemilikan pada industri penyiaran bakal tuntas, meski parlemen membentuk panitia kerja untuk menyelesaikan masalah ini.

Menurut dia, masalah ini sudah terlalu lama dibiarkan oleh pemerintah dalam bentuk toleransi pelanggaran ketentuan. "Akibatnya, sudah terlalu kompleks untuk diselesaikan," kata Veven kepada Tempo kemarin di Jakarta.

Ia menjelaskan, masalah kepemilikan pada industri pertelevisian bukan masalah baru. Permasalahan serupa dulu muncul pada industri radio yang juga tak jelas penyelesaiannya. Padahal, kepemilikan jamak dan pengalihan kepemilikan frekuensi pada industri penyiaran secara tegas dilarang Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002. "Mungkin sengaja membiarkan masalah ini terus terjadi." Veven bahkan menduga terjadi 'main mata' regulator dengan industri.

Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Senin lalu memutuskan membentuk panitia kerja untuk meneliti dugaan pemusatan kepemilikan dan kepemilikan silang di lembaga penyiaran swasta. Termasuk jual-beli frekuensi. Keputusan ini tertuang dalam simpulan rapat Komisi Informasi dengan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam rapat kerja itu, sejumlah anggota Komisi menyoroti kepemilikan PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNC) atas PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), PT Televisi Pendidikan Indonesia (TPI), dan PT Global Bermutu (Global TV). Juga kepemilikan Trans Corporation (Para Grup) atas Trans TV dan Trans 7. Praktek ini dinilai melanggar aturan tentang kepemilikan lembaga penyiaran Pasal 18 ayat 1 dan Pasal 20 Undang-Undang Penyiaran.

Menteri Komunikasi dan informatika Mohammad Nuh tak mempersoalkan pembentukan panitia kerja. Ia mengakui departemennya kesulitan menafsirkan perundangan. "Terdapat 14 perundangan yang terkait dengan Undang-Undang Penyiaran, " ujarnya seusai rapat. Nuh menuturkan, undang-undang belum mengatur kepemilikan oleh holding company. Di sisi lain, perizinan diterbitkan untuk media, bukan untuk holding company.

Veven mengakui ada persoalan perundangan. Tapi bukan berarti pemerintah boleh tinggal diam. "Dibuat aturannya, dong."

Koordinator Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI) Kukuh Sanyoto mempertanyakan kabar pengusutan kepemilikan silang oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Beberapa bulan lalu, MPPI mengadukan soal carut-marut kepemilikan stasiun televisi itu kepada pemerintah dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) yang ditembuskan kepada KPPU.

"Sampai sekarang belum ada jawaban somasi dari mereka," ucapnya kemarin. Hanya KPPU yang menindaklanjuti. Tapi hingga kini tak jelas sampai di mana kemajuan pengusutan di KPPU. Ia khawatir, masalah ini sengaja didiamkan.

MPPI, Kukuh melanjutkan, sedang menyusun rencana untuk mempertanyakan masalah ini. Tapi, ia merahasiakan rencana yang dimaksud. Dian Yuliastuti | Agoeng Wijaya

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)