KAMELIATV: MENGHARAMKAN “REPUBLIK INFOTAINMENT”

03 Februari 2008

MENGHARAMKAN “REPUBLIK INFOTAINMENT”

Oleh Teguh Imawan

Ulama NU mengambil sikap tegas. Infotainment difatwa haram, karena tayangan tersebut digolongkan ghibah, bergunjing. Khususnya mempergunjingkan menggunjingkan rumah tangga (artis, selebritis, narasumber).
Infotainment dipandang lebih banyak mudarat ketimbang manfaat. Ajaran agama menekankan, rahasia rumah tangga orang boleh dibuka karena ada alasan untuk kepentingan umum. Isi infotainment selama ini oleh ulama dipertanyakan kemanfaatannya bagi umum/publik.
Padahal, berdasar tolok ukur rating, acara infotainment merupakan andalan televisi menyedot jumlah penonton. Karena ditonton, televisi menggeber produksinya sehingga infotainment telah menjadi konsumsi publik sehari-hari. Dalam lima tahun terakhir, tak kurang telah tayang sekitar 120 judul acara infotainment. Ada yang sukses, tapi banyak pula yang terkubur.
Dalam bulan Juni-Juli 2006, tercatat sekitar 30 acara infotainment hadir di layar kaca. Sehari saja, penonton bisa melihat 18 sampai 25 tayangan infotainment di televisi, kecuali TVRI dan Metro TV. Tak salah bila disebut, penonton bak hidup di negeri “Republik Infotainment”.

Legitimasi
Pertanyaan sosiologi televisinya adalah, mengapa infotainment begitu merajalela? Di bawah tekanan pengelola televisi agar infotainment menggaet rating setinggi-tingginya, produser infotainment mau melakukannya. Segala cara ditempuh untuk menyajikan tayangan eksklusif demi memenangkan persaingan. Dalam hal ini, supremasi visual peristiwa menjadi poin emas meraih keunggulan.
Sementara itu, narasumber memekik karena dilanggar privasinya. Ada artis-selebritis gerah dan gelisah dengan ekspos pada hal-hal yang dianggap wilayah pribadinya. Sehingga mencuat wacana memprotes legitimasi awak production house infotainment meliput, mewawancarai, dan mengorek-ngorek kehidupan pribadi artis.
Seolah tak mau repot, ada pengelola televisi mengambil jalan pintas, dengan memproduksi sendiri (in-house) infotainment. Dengan begitu, pasokan acara akan tersedia bila production house karena alasan tertentu tak bisa memproduksi infotainment. Soal legitimasi menjadi jelas ketika organisasi wartawan PWI mengakui keberadaan awak pekerja infotainment dan bisa menjadi anggotanya.
Produser infotainment tetap memandang, bahwa artis-selebritis itu telah menjadi milik masyarakat (public figure). Sehingga, tiada lagi area pribadinya yang luput dari liputan dan sorot kamera. Sepribadi apa pun persoalan artis-selebritis, otomatis kesemuanya itu dianggap menjadi milik bersama.
Pengelola infotainment mengaku tidak mengada-adakan isu, alias tetap berpedoman pada fakta. Bahwa ada seorang pemain sinetron yang kini menjadi anggota DPR, misalnya, pernah menelepon langsung ke pihak infotainment untuk menginformasikan perihal masalahnya dengan istri yang dikenal sebagai penyanyi.

Memergok
Masalahnya, panasnya suhu persaingan infotainment antar televisi memompa semangat kerja produsernya untuk berjuang habis-habisan mempersembahkan tayangan tereksklusif. Citra eksklusif digeggam bila visual tayangan tidak dimiliki oleh infotainment pesaingnya.
Patokan itu melecut tingkat persaingan memburu artis maupun selebiritis kian tajam. Terlebih ketika standar layak tayang materi infotainment adaalah visual yang memiliki “power stoping”, membuat penonton terperangah karena “keributan” gambarnya.
Visual eksklusif tersebut menjadi pengerek gengsi wartawan infotainment. Dirinya merasa sempurna menjalankan tugas wartawan televisi, yakni memperoleh visual peristiwa secara eksklusif. Sebuah ikon prestatif seorang wartawan televisi.
Spirit menghadirkan visual eksklusif wartawan infotainment memunculkan teknik liputan dengan gaya memergoki narasumber, atau jurnalisme kepergok. Tujuannya, adalah mendapatkan rekaman visual eksklusif, baik dengan “mengintip” dalam arti sesungguhnya, maupun kamera tersembunyi (hidden camera).
Bila dipandang perlu, wartawan mendirikan tenda di sekitar rumah artis untuk tempat tidur dan menunggui narasumbernya. Berita hasil memergok itu akan dieksploitasi habis-habisan. Jurnalisme kepergok membuat standar layak muat berita infotainment berubah.
Kasus pacaran, kawin, cerai, selingkuh, dan pisah ranjang turun bobotnya, dan tak lagi dianggap kelas A-1 (andalan merenggut pemirsa). Padahal, sebelumnya tema percintaan dan kisruh rumah tangga bisa ditayangkan berseri-seri layaknya sinetron.
Kasus perceraian artis, cek-cok keluarga, dan perebutan anak misalnya, digeber habis-habisan. Kisah mereka disorot detail hingga ke wilayah yang sangat pribadi, termasuk urusan di kamar. Jika selebriti yang bercerai tersebut mempunyai anak, akan muncul ”episode” lebih panjang. Informasi dikembangkan ke anak-anak mereka, misalnya, soal perwalian.
Cerita makin seru jika pihak keluarga artis yang berseteru ikut terlibat. Tak peduli bapak, mama, mertua, kakak, teman dekat, atau tetangga. Semua bisa digali untuk mengolor-olor episode.
Ketika infotainment telah menerjang norma dan bermetamorfosis kemasannya pada tingkat lanjut (memergok) demi eksklusifitas berita, maka fatwa haram infotainment dapat dipahami sebagai upaya antisipatif dan melindungi komunitas warga NU dari gempuran isi siaran televisi yang dinilai belum (tak) menghormati norma dan adab pemirsanya. —

Jawa Pos, 31 Juli 2006, halaman opini

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)