KAMELIATV: DPR Akan Telisik Kepemilikan Televisi

26 Februari 2008

DPR Akan Telisik Kepemilikan Televisi

Selasa, 26 Feb 2008

TEMPO Interaktif, Jakarta: Komisi Informasi Dewan Perwakilan Rakyat berencana membentuk tim untuk meneliti dugaan monopoli pada industri pertelevisian. Diduga, terjadi pelanggaran Undang-Undang Penyiaran yang meliputi menopoli kepemilikan, penyalahgunaan izin kepemilikan, hingga potensi blocking time.Pembentukan tim diputuskan setelah Komisi rapat dengan industri pertelevisian swasta dan lokal pada 19 Februari lalu.

"Hasil tim bisa berupa rekomendasi agar pemerintah menegur industri," kata anggota Komisi Informasi dari Partai Amanat Nasional Djoko Susilo kepada Tempo akhir pekan lalu di kantornya.Sebelumnya, Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mengusulkan kepada pemerintah agar mengatur tata niaga industri televisi.

Menurut anggota KPI Don Bosco Selamun, perubahan kepemilikan stasiun televisi sama dengan pengalihan kepemilikan frekuensi yang sebenarnya tak bisa dialihkan atau diperjuar-belikan. "Ini jelas melanggar Undang-Undang Penyiaran," katanya.

Djoko menuturkan, perkembangan industri penyiaran semakin kompleks. Dengan alasan bisnis, beberapa lembaga penyiaran melakukan aksi korporasi dengan mengubah kepemilikan lewat jual-beli saham. Akibatnya, "Industri cenderung dikuasai beberapa kelompok usaha yang sama.

"Padahal, sentralisasi kepemilikan bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran karena dikhawatirkan terjadi penguasa media untuk memonopoli informasi publik. Apalagi perubahan kepemilikan sama dengan pengalihan kekuasaan atas frekuensi.

Ia mencontohkan PT Media Nusantara Citra Tbk. (MNC), pemilik PT Rajawali Citra Televisi Indonesia (RCTI), kini menguasai 100 persen saham PT Global Informasi Bermutu (Global TV) dan 75 persen saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI). "Ini belum jaringan pada industri radio."Trans Corporation, anak usaha Para Grup, yang awalnya hanya memiliki Trans TV kini mengelola Trans 7. Grup Bakrie pun menguasai ANTV dan TVOne, sebelumnya Lativi.

Namun, Trans Corporation membantah perubahan kepemilikan Trans7 berarti pengalihan atau jual-beli frekuensi. Direktur Utama Trans Corporation Ishadi S.K mengatakan, perubahan pada Trans 7--dulu dikenal dengan TV 7-- hanya pada struktur kepemilikan. "Izin frekuensinya tetap ada di perseroan, bukan melekat pada pemilik," katanya kepada Tempo.

Ia pun menampik jika kepemilikan Trans Corp atas Trans TV dan Trans 7 dinilai sebagai monopoli industri pertelevisian. Selain kepemilikan berada di tangan holding, Trans Corp. hanya menguasai 49 persen saham Trans 7. "Mayoritas masih dikuasai Gramedia Grup.”

Hingga berita ini diturunkan, Tempo belum bisa menghubungi manajemen MNC. Telepon genggam Presiden Direktur MNC Hary Tanoesoedibjo tak aktif. Demikian pula Komisaris MNC Tito Sulistyo, yang oleh stafnya dikatakan sedang meeting. Sekretaris Perusahaan MNC Gilang Iskandar lewat pesan pendek menuturkan, “Pada prinsipnya kami mematuhi Undang-Undang Penyiaran.”Agoeng Wijaya

http://tempointeraktif.com/read.php?NyJ=cmVhZA==&MnYj=MTE4MTE4

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)