KAMELIATV: ALIHKAN POS ANGGARAN WARTAWAN KE KORBAN BENCANA ALAM

03 Februari 2008

ALIHKAN POS ANGGARAN WARTAWAN KE KORBAN BENCANA ALAM

ANALIS:
ALIHKAN POS ANGGARAN WARTAWAN KE KORBAN BENCANA ALAM

Tekad pejabat pemerintah menghapus pos anggaran wartawan di instansi pemerintah hendaknya jangan hanya "lips service" belaka, namun dapat segera dibuktikan dengan merevisi anggaran di setiap instansi pusat dan daerah. Dalam hal ini, secepatnya Wapres Jusuf Kalla membuat surat edaran menghapus pos anggaran wartawan, kata pengamat komunikasi, Teguh Imawan di Jakarta, Senin.

Pada sisi lain, kata Teguh, di saat keuangan negara tidak menguntungkan dengan banyaknya bencana alam dan musibah, sudah saatnya pemerintah berani mengalihkan pos anggaran wartawan ke lokasi pengungsian. "Saya kira, daerah bencana lebih layak, lebih pantas, lebih prioritas, dan lebih pas menerima bantuan daripada wartawan.

Sekaligus inilah saatnya, wartawan yang sehari-hari meliput penderitaan korban bencana, tak hanya menulis atau meliput saja. Tapi juga memperlihatkan perilaku nyata. Caranya, dengan merelakan saja pos anggarannya dihapus dan dialihkan ke ribuan korban bencana alam," kata Teguh yang juga staf pengajar Fakultas Ilmu Komunikasi (Fikom) Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta.

Ia mengemukakan hal itu berkaitan dengan dukungan Wapres M Jusuf Kalla atas usulan dihapuskannya alokasi pos anggaran bagi wartawan, dalam melakukan tugas jurnalistiknya di instansi pemerintah pusat dan daerah, yang disampaikan Koalisi Jurnalis Indonesia dan Koalisi Masyarakat Pers Indonesia --yang terdiri dari AJI, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) dan Dewan Pers-- saat bertemu di Istana Wapres, Jumat (21/7). Ketua Umum AJI Indonesia, Heru Hendratmoko, mengutip pernyataan Wapres bahwa ia akan melakukan sosialisasi kepada pejabat di pemerintah daerah untuk menghapuskan pos anggaran bagi wartawan tersebut. "Wapres sangat mendukung terhadap apa yang kita sampaikan ini," kata Heru, seperti dikutip dari Media Indonesia On-Line.

Selain untuk menciptakan profesionalisme wartawan dalam hal pemberitaan, katanya, penghapusan pos anggaran khusus itu otomatis akan meringankan beban anggaran pemerintah. Imbauan itu dibuat berdasarkan hasil jajak pendapat di kalangan wartawan, yakni dari 400 responden, 68 persen di antaranya menyatakan pemberian amplop akan mempengaruhi pemberitaan.

Namun demikian, dipahami bahwa kondisi kesejahteraan wartawan Indonesia memang belum memenuhi standar kelayakan. Pasalnya dari standar yang ditetapkan AJI yaitu gaji minimal sebesar Rp3,1 juta, ternyata belum terpenuhi. Setidaknya dari 659 perusahaan pers di Indonesia, baru 30 persennya yang memenuhi kualifikasi tersebut. "Sisanya berdarah-darah," katanya.

Menjaga publik Menurut Teguh, usulan dihapuskannya pos anggaran bagi wartawan di seluruh instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah itu perlu didukung, termasuk oleh komunitas pers di Indonesia sendiri. Alasannya, pertama, menjaga publik mendapatkan informasi yang benar dan jujur, karena pada hakikatnya, pemberian uang, dana, anggaran, amplop, bantuan, sumbangan, uang saku, uang transport, uang pulsa, uang santunan, atau sebutan lain yang sejenis merupakan bentuk suap secara sangat halus, khususnya dari pihak yang merasa dirugikan bila dirinya diberitakan secara jujur.

"Apabila wartawan tergoyahkan sikap independensinya terhadap narasumber karena faktor pemberian anggaran, maka niscaya fakta media berupa berita, liputan, dan sejenisnya yang seharusnya menjadi cermin bening dari kejadian, peristiwa, atau fenomena menjadi bias," kata peneliti dari KAMELIATV (Komunitas Melek Media TV) Jakarta itu.

Karena bias beritanya, kata dia, maka publik menjadi korban ulah wartawan dan narasumber yang merekayasa berita demi kepentingan finansial belaka. "Dengan demikian, menghapus pos anggaran wartawan merupakan langkah awal melindungi hak publik untuk mendapatkan informasi yang benar dan jujur," katanya.

Ia mengemukakan, sebenarnya urusan anggaran wartawan itu adalah murni urusan perusahaan, lembaga, institusi, atau organisasi yang mempekerjakan wartawan. "Jadi, soal anggaran liputan itu kewajiban utama perusahaan media, bukan urusan narasumber. Kewajiban narasumber, baik itu instansi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, adalah memberi informasi yang benar dan jujur," katanya.

Wartawan adalah mediator antara pejabat dengan masyarakat dan bukan bagian dari aparat pemerintah. Kalau aktivitas wartawan dibiayai oleh instansi, maka ia layaknya pegawai humas dari instansi yang bersangkutan. "Karena telah mengambil posisi layaknya humas, maka informasi atau berita yang direportasekan tak bisa menghindar dari kepentingan pejabat. Dan, dalam banyak kasus, pola kerja wartawan seperti itu merugikan publik pembaca, pendengar, atau pemirsa," katanya.

Ditegaskannya lagi bahwa yang penting dari wacana itu, tekad pejabat pemerintah menghapus pos anggaran wartawan di instansi pemerintah hendaknya tidak hanya "lips service" belaka, namun harus segera ditindaklanjuti dengan bukti. Salah satu wujudnya, secepatnya Wapres Jusuf Kalla membuat surat edaran untuk menghapus pos anggaran wartawan, dan apabila tak melakukan, KPK bisa diminta untuk bergerak.

Bagaimanapun juga, kata dia, pers dan wartawan yang baik memang tak menggantungkan anggaran dari pemerintah. Bahkan, pemberian itu merupakan bentuk pelecehan profesi wartawan, karena pos anggaran itu merupakan bentuk godaan terhadap integritas dan kredibilitas wartawan.

"Karena itu, wartawan sendiri harus rela menerima kenyataan, bahwa semua hal bisa berubah, seperti di alam demokrasi saat ini, yakni tak ada lagi pos anggaran untuk wartawan," katanya. (T.A035/A/S022/B/S022) 24-07-2006 11:08:38 NNNN

Kantor Berita ANTARA, Senin, 24 Juli 2006, Rubrik Nasional

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)