KAMELIATV: Mahkamah Konsitusi Pertahankan Lembaga Sensor

01 Mei 2008

Mahkamah Konsitusi Pertahankan Lembaga Sensor

Jawa Pos, 1/5/2008, Jakarta - Upaya Masyarakat Film Indonesia (MFI) untuk mengganti Lembaga Sensor Film (LSF) dengan Lembaga Klasifikasi Film (LKF) belum menuai hasil. Mahkamah Konstitusi (MK) menyatakan bahwa keberlakuan LSF tetap dipertahankan. Hal itu tertuang dalam amar putusan MK pada sidang putusan uji materiil (judicial review) UU No 8/1992 tentang Perfilman kemarin (30/4).

Majelis hakim konstitusi menyatakan, permohonan para pemohon ditolak untuk seluruhnya. Pasal-pasal yang dimohonkan dalam uji materiil UU No 8/1992 adalah pasal 1 angka 4, 33, 34, 40, dan 41 ayat (1) huruf b tentang sensor, LSF, dan sanksi pidananya.

Meski menolak seluruh permohonan, dalam poin konklusi, majelis hakim konstitusi memiliki pandangan menarik. Sensor dan LSF dinyatakan sudah tidak sesuai semangat zaman. "Karena itu, sangat mendesak untuk dibentuk undang-undang perfilman yang baru beserta ketentuan mengenai sistem penilaian film yang baru yang lebih sesuai semangat demokratisasi dan penghormatan terhadap HAM," ujar Ketua MK Jimly Asshiddiqie.

Namun, untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum, keberlakuan UU Perfilman beserta ketentuan tentang sensor dan LSF di dalamnya tetap bisa dipertahankan. Syaratnya, dalam pelaksanaannya dimaknai dengan semangat baru untuk menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. "Dengan kata lain, UU Perfilman dan ketentuan sensor di dalamnya bersifat conditional constitutional (konstitusional bersyarat)," jelasnya.

Delapan di antara sembilan majelis hakim yang dipimpin Jimly Asshiddiqie satu suara terkait dengan perkara itu. Hanya, ada dissenting opinion (pendapat berbeda, Red) dari hakim Laica Marzuki.

Menurut dia, permohonan para pemohon yang terdiri atas Shanty, Nia Dinata, Riri Riza, Lalu Rois Amriradhiani, dan Tino Saroenggalo itu sepatutnya diterima. LSF, kata dia, merupakan sensor preventif yang bisa menghambat bahkan meniadakan hasil karya cipta film.

"Pasal-pasal a quo jelas bertentangan dengan hak konstitusional para pemohon sebagaimana terdapat dalam pasal 28C ayat 1 UUD 1945," katanya.

Lebih dari itu, sudah saatnya LSF dibubarkan. Sebab, suatu upaya penegakan hukum dalam hal pelanggaran perfilman bisa dilakukan secara represif di bawah payung kaidah-kaidah hukum. "Bumi tidak bakal berhenti beredar tatkala LSF dibubarkan," tegas Laica.

Meski permohonannya ditolak, pemohon tetap tidak merasa kalah sepenuhnya. Itu tidak lain dengan konstitusional bersyarat yang dinyatakan MK terhadap LSF. "Jika tidak memenuhi syarat, tidak konstitusional," ujar sutradara Riri Riza, salah seorang di antara lima pemohon, usai sidang di kantor MK.

Produser film Mira Lesmana selaku simpatisan MFI yang sejak awal mengikuti persidangan mengaku puas atas putusan majelis hakim. Meski ditolak secara hukum, pihaknya merasa diterima secara substansial.(gen/fal/kim)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)