KAMELIATV: Industri Film Nasional Tetap Membutuhkan LSF

04 April 2008

Industri Film Nasional Tetap Membutuhkan LSF

Permintaan Masyarakat Film Indonesia (MFI) mendesak pemerintah membubarkan lembaga perfilman, di antaranya Lembaga Sensor Film (LSF) dinilai tidak tepat. Industri perfilman Indonesia membutuhkan LSF sebagai badan kontrol peredaran dan perkembangan film. Dikhawatirkan, tanpa LSF film nasional yang beredar semakin vulgar.

Budayawan yang dijuluki Rendra menyatakan pendapat tersebut kepada SP, saat ditemui di Hotel Sultan, Jakarta, sesuai acara Diskusi Budaya, Kamis (3/4). Ia mengemukakan keberatan dengan keinginan sebagian teman-teman artis perfilman yang meminta LSF dibubarkan.

"LSF masih tetap diperlukan untuk industri perfilman nasional. Hanya saja aturannya diperlonggar sehingga pekerja seni bisa lebih mengekspresikan karyanya. Aturan dan sanksinya perlu dipertegas lagi," ujar Rendra.

Sebelumnya pada awal Januari 2008 lalu, MFI meminta pemerintah bubarkan LSF. MFI menilai kehadiran LSF tidak mencerminkan semangat pembaruan dan kurang berpihak pada kemajuan perfilman Indonesia. Oleh karena itu, MFI meminta LSF digantikan dengan Lembaga Klasifikasi Film.

Selama ini, menurut Rendra, LSF menjalankan fungsinya sesuai aturan. Pekerja seni, khususnya di industri layar lebar tidak lagi dibatasi dengan aturan yang ketat. Terbukti adegan ciuman di beberapa film nasional kerap lulus sensor. Jadi, LSF sudah bisa mengikuti perkembangan film nasional.

"Adegan ciuman itu sah-sah saja, asalkan ditampilkan dengan sopan jangan vulgar atau seronok. Bahkan anak-anak pun tidak salah menonton adegan ciuman, asalkan didampingi orangtuanya," kata Rendra.

Senada dengan Rendra, sutradara wanita sekaligus pemain film Lola Amaria menilai LSF tidak perlu dibubarkan atau diganti menjadi Lembaga Klasifikasi Film. Masalah utamanya bukan pada lembaga tetapi pada kesadaran masyarakat dan pemain di industri film dalam membuat karya bermutu untuk dikonsumsi publik.

Batasan Umur

Film-film yang beredar saat ini, menurut Lola tidak ada yang menyalahi aturan. Hanya saja perlu diterapkan batasan umur bagi siapa saja yang menonton film di bioskop. Sebagai contoh, film untuk kalangan dewasa tidak bisa ditonton oleh anak di bawah umur. Bahkan, kalau perlu sebelum membeli tiket penonton yang kelihatan masih dibawah umur wajib menunjukkan identitas diri.

"Petugas di bioskop dan penjual tiket harus jeli melihat penonton yang membeli tiket. Kalau ada anak-anak yang menonton film dewasa, karcisnya jangan diberikan. Cara itu lebih tepat ketimbang menutup LSF," kata Lola.

Adegan ciuman atau romantis menurut Lola tidak salah bila terdapat di film khusus untuk orang dewasa. Adegan itu sah-sah saja dan tidak menyalahi aturan. Tetapi bila adegan ciuman itu terdapat di film anak-anak, baru bisa dikatakan salah.

LSF sendiri terbentuk atas amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 7/1994 Lembaga Sensor Film memiliki tiga tugas vital. Pertama, melakukan penyensoran terhadap film dan reklame yang diedarkan, diekspos, dan dipertunjukkan atau ditayangkan untuk umum. Kedua, LSF meneliti tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan yang diedarkan, diekspos, dan dipertunjukkan untuk umum. Ketiga, LSF menilai layak tidaknya suatu tema, gambar, adegan, suara, dan teks terjemahan dari suatu film dan reklame yang diedarkan, diekspos, dipertunjukkan, dan ditayangkan untuk umum.

Sementara itu, pemain sinetron sekaligus penyanyi dangdut Denada Tambunan menilai keinginan membubarkan LSF belum jelas. Apabila LSF dibubarkan apakah ada jaminan industri perfilman akan semakin baik, atau justru semakin hancur karena tidak ada kontrol.

Kenyataannya, dengan keberadaan LSF saja banyak film layar lebar atau sinetron yang masih mempertontonkan kekerasan, penganiayaan, pelecehan seksual, dan adegan pornografi lainnya. Jadi, harus dipertimbangkan kembali apakah lembaganya atau orang-orang dalam LSF yang di- bubarkan.

"Harus jelas dulu siapa dan apa yang harus diubah, peraturannya, lembaganya, atau orang-orang yang ada dalam LSF," ujar Denada. [EAS/U-5]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/04/04/index.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)