KAMELIATV: Dewan Pers Segera Susun Standar Hak Jawab

18 April 2008

Dewan Pers Segera Susun Standar Hak Jawab

[JAKARTA] Berbagai reaksi negatif seringkali timbul setelah sebuah pemberitaan tersiar atau dimuat oleh media massa, baik cetak maupun elektronik. Salah satu contoh adalah, ketika suatu berita dimuat di media cetak dan ternyata bagi satu pihak, baik pembaca maupun orang yang bersangkutan dengan pemberitaan itu, menilai tidak sesuai dengan fakta.

Persoalannya, cara menyampaikan protes yang biasa dilakukan dengan mengajukan surat pembaca terkadang justru dibarengi dengan tindakan-tindakan anarki. Beberapa kejadian seperti itu telah terjadi di beberapa perusahaan media. Untuk itu, Dewan Pers segera menyusun standar hak jawab.

Persoalan itu mengemuka dalam suatu diskusi tentang pers di Jakarta, Kamis (17/4). Pembicara dalam diskusi itu adalah anggota Dewan Pers Wina Armada Sukardi dan Abdullah Mahudi, serta anggota DPR Bambang Sadono.

Sejauh ini, Dewan Pers telah menampung 47 usulan terkait mekanisme standar hak jawab. Mekanisme surat pembaca selama ini dinilai beberapa peserta diskusi masih belum efektif. Alasannya, surat yang berisi protes itu seringkali dimuat jauh setelah pemuatan berita yang terkait.

Menurut Mahudi, Dewan Pers sebagai mediasi antara masyarakat dan pers akan mencari cara mencapai win-win solution. Masyarakat dan pers memiliki hak yang seimbang dan proses pengajuan hak jawab kelak dapat dilakukan dengan standar etika dan prosedur yang telah tertulis dan ditetapkan.

Penyusunan standar hak jawab diperkirakan akan memakan waktu enam bulan sampai satu tahun. "Dewan pers juga telah membentuk tim untuk merancang standar hak jawab ini," ungkap Mahudi

Kasus "Tempo"

Sementara itu, Dewan Pers menjadi mediasi antara majalah Tempo dengan Asian Agri Group (AAG) yang bersengketa terkait berita dugaan penggelapan pajak yang dimuat majalah mingguan itu. Kedua pihak, Tempo dan AAG, sepakat untuk menyerahkan kepada Dewan Pers dalam menyusun rancangan hak jawab.

"Tentang bentuk hak jawabnya seperti apa, biar Dewan Pers yang merumuskannya dan rancangannya nanti akan disepakati bersama," kata Wina Armada. Menurut dia, rancangan hak jawab versi Dewan Pers tentu tidak bisa sekali jadi dan kedua belah pihak masih perlu memberikan koreksi.

Dikatakan pula, rancangan hak jawab tersebut nantinya tidak akan sesingkat yang dibuat dan pernah dimuat Tempo, tetapi juga tidak sepanjang yang diinginkan pihak AAG. Pihak AAG pernah menghendaki agar Tempo memuat kembali hak jawab yang mereka kirim secara utuh serta meminta maaf kepada publik atas pemberitaan majalah itu sejak Januari hingga Juli 2007. Pemberitaan itu dinilai sebagai bentuk pencemaran nama baik karena tanpa disertai bukti yang benar.

Karena hak jawab tersebut tidak ditanggapi, AAG kemudian menuntut Tempo ke pengadilan dengan tuntutan materil berupa ganti rugi sebesar Rp 500 juta serta imateril senilai Rp 5 miliar.

Pemimpin Redaksi Tempo Toriq Hadad mengatakan bahwa apa pun yang dijadikan solusi oleh Dewan Pers, pihaknya akan menerima. Sebab, Dewan Pers adalah lembaga yang berwenang menyelesaikan berbagai persoalan sengketa yang terkait dengan pers.

Toriq juga mengatakan bahwa Tempo siap melakukan wawancara ulang seperti yang diminta AAG, selain memuat hak jawab yang telah disepakati kedua pihak. "Kami bersedia melakukan wawancara ulang itu dengan pihak AAG. Bahkan, kami siap menyediakan ruang yang cukup jika memang tokoh kunci AAG, Sukanto Tanoto, bersedia diwawancarai," kata dia.

Kuasa hukum AAG, Hinca Panjaitan menyatakan akan melihat terlebih dahulu bagaimana bentuk rancangan hak jawab yang akan disusun Dewan Pers. Menurut dia, mediasi tersebut merupakan upaya perdamaian atas sengketa antara kliennya dengan Tempo yang telah diperintahkan majelis hakim di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. [WWH/O-1]

http://www.suarapembaruan.com/News/2008/04/18/index.html

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)