KAMELIATV: Komisi Penyiaran Daerah Palembang Batal Dilantik

25 Maret 2008

Komisi Penyiaran Daerah Palembang Batal Dilantik

PALEMBANG--Tujuh anggota Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Sumatra Selatan (Sumsel) periode 2008-2011, Senin (24/3), gagal dilantik. Acara pelantikan yang dipimpin Wakil Gubernur Sumsel, Mahyuddin NS, dibatalkan secara mendadak persis saat pembawa acara akan memulai membacakan susunan acara.

Di tengah acara yang siap berlangsung di aula Bina Praja, Kantor Gubernur Sumsel, mendadak ajudan Wagub meminta kepada pembawa acara untuk menyampaikan informasi bahwa acara diskor beberapa saat. Undangan yang hadir sempat bertanya-tanya, karena pada saat itu Wagub Mahyuddin NS telah berada di dalam ruang pelantikan dan telah duduk di kursinya.

Saat acara diskor, Wagub Mahyuddin NS mengadakan pembicaraan dengan beberapa staf di lobi ruang tunggu Bina Praja. Kemudian, pembicaraan yang banyak mendapat perhatian wartawan tersebut, dipindah ke ruang kerja Wagub Sumsel di lantai dua.

Dari beberapa sumber, Republika memperoleh informasi bahwa gagalnya pelantikan, karena ada protes dari tiga calon anggota KPI yang masuk tujuh besar hasil seleksi, tapi tidak masuk sebagai mereka yang bakal dilantik. Sebaliknya, tiga nama yang masuk adalah nama pada urutan delapan hingga sebelas.

Berdasarkan fit and proper test, DPRD Sumsel mengajukan 11 nama calon anggota KPID Sumsel yang disusun berdasarkan peringkat. Kemudian, tujuh nama peringkat teratas yang terdiri dari Mudrik Qori, Syaiful Anwar, M Junaidi, Iwan Kusuma Jaya, Junizar, Riki Gunawan, dan Saudi Berlian. Mereka itulah yang seharusnya dilantik. Namun, dari daftar nama tersebut, muncul nama pengganti, yakni Dr Isnawijayani (Ketua KPUD 2004 -2007), Wijaya (anggota KPID 2004 - 2007), Yenrizal, dan Romi Afriansyah.

Saat akan pelantikan kemarin, tiga nama yang masuk tujuh besar, yakni Syaiful Anwar, Iwan Kesuma Jaya, dan Riki Gunawan tidak tercantum. Mereka kemudian mengajukan protes dan mempertanyakan keputusan Gubernur Sumsel tersebut.

Tak diperoleh keterangan dari Wakil Gubernur Sumsel tentang masalah dan protes tersebut. Keterangan justru disampaikan Wakil Ketua KPI Pusat, Fetty Fajriati. Menurutnya, KPI Pusat tidak punya wewenang untuk melakukan pelantikan. ''Kehadiran kami di Palembang hanya menyaksikan pelantikan.''

Namun, Fetty Fajriati berharap persoalan ini harus segera diselesaikan dengan jalan antara DPRD dan Gubernur harus duduk satu meja. Wakil Ketua KPI Pusat itu juga menegaskan, 11 calon yang diajukan oleh DPRD Sumsel ke Gubernur Sumsel tersebut sudah cacat hukum, sebab berdasarkan UU nomor 32 tahun 2002 tersebut, DPRD seharusnya menetapkan tujuh orang.

Permasalahan pemilihan KPID Sumsel telah mencuat sejak satu tahun. Masa kerja KPID Sumsel periode 2004-2007, seharusnya berakhir pada 23 Maret 2007. Namun, karena calon anggota KPID yang baru belum dilantik, pengurus lama diperpanjang hingga 23 Maret 2008.
(oed )

http://www.republika.co.id/koran_detail.asp?id=327871&kat_id=6

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)