Oleh Teguh Imawan
Kini, para kiai seolah berperang melawan teroris. Keadaan ini terjadi pasca tewasnya gembong teroris Azahari di Batu Malang Jawa Timur. Juga usai Wakil Presiden Jusuf Kalla bersama para kiai pesantren dan tokoh organisasi agama menonton tayangan VCD yang ditemukan di rumah persembunyian Noordin M Top di Semarang.
Pertanyaannya, mengapa Wakil Presiden mengajak tokoh Islam nonton VCD teroris?
Di saat media bergelora memberitakan memburu teroris Noordin M Top, segar dalam memori kolektif kita soal pro-kontra pejabat soal teroris di Indonesia. Ketika aparat keamanan mengobok-obok komunitas kaum muslim pasca bom Bali-Marriott-Kedubes Australia, tercuat nada sumbang. Intinya, kaum muslim tidak percaya kalau pelaku bom adalah umat Islam, kalau ada itu rekayasa belaka.
Dalam konteks itulah, kiat Wapres mengajak kiai, ulama, dan tokoh agama nonton bareng VCD Teroris dapat dipandang sebagai bentuk komunikasi politik meyakinkan komunitas pesantren dan kaum muslim, bahwa ada bukti riil soal pelaku teror dengan memanfaatkan agama Islam sebagai pembenar tindakannya. Pemutaran rekaman VCD testimoni teroris itu diliput luas oleh media. Seolah memungkasi debat panjang mengenai ada tidaknya teroris.
Plus Minus
Terlepas dari perspektif politis itu, publikasi tayangan VCD Teroris memiliki nilai plus-minus. Pandangan positif atas publikasi, beranjak dari betapa publik perlu tahu bukti otentik pelaku teror. Berdasar alat bukti itu, semua pihak diajak menyaksikan langsung informasi secara apa adanya. Tidak ada interpretasi, tiada analisis pribadi maupun sekelompok orang. Tiada lagi monopoli informasi. Melalui publikasi testimoni teroris, akan diperoleh kejelasan duduk perkaranya. Siapa kelompok orang menyitir ajaran Islam untuk tujuan salah, karena melabrak perikemanusiaan.
Sebaliknya, respon minus atas publikasi VCD lebih didasarkan pada kekawatiran, tayangan dapat dicontoh, dijadikan bahan pelajaran. Retorika ulung teroris memilin ajaran ditakutkan dapat memikat khalayak yang beragam latar kemampuan memahami persoalan. Salah-salah, ajakan teroris mampu menembus hati. Sehingga bukan antipati, justru simpati kepada teroris yang diraih.
Selain itu, publikasi VCD Teroris dianggap memang taktik teroris mencari kanal menebarkan rasa cemas bin takut ke masyarakat. Ini juga sebagai cara teroris untuk memperlihatkan kepada siapa saja bahwa dirinya masih eksis. Jadi, publikasi merupakan siasat “memakan” konfidensi aparat keamanan.
Sedangkan alasan berwajah human dipilih untuk menolak tayangan VCD teroris. Karena keluarga teroris pasti didera malu tiada terkira dengan rekaman pelaku teroris familinya. Padahal, dalam tindak kekerasan itu tidak ada kaitannya dengan keluarga. Akhirnya, publikasi VCD Teroris dapat dimanfaatkan para pihak mendiskreditkan komunitas agama Islam.
Perspektif kompromistis dicoba ditawarkan, tayangan VCD dapat saja dipublikasikan, tapi dengan catatan harus diberi semacam “kata pengantar” berisi bahayanya teror. Inil telah dilakukan pada saat nonton bareng tahap kedua antara Wapres dengan tokoh organisasi keagamaan. Usai menonton, sebagian ulama langsung mengvonis melalui fatwa, hukum bom bunuh diri adalah haram.
Tiga Pelajaran
Makna penting dari VCD Teroris adalah munculnya tindakan memerangi teroris di tingkat grassroot, para kiai pesantren. Terkesan semua pihak –tanpa memandang primordial-- telah bersatu visi-berlega hari serta serempak mengayun kaki memerangi teror (tindakan keji terhadap kemanusiaan).
Ada tiga poin penting publikasi tayangan VCD. Pertama, melatih masyarakat berwacana secara terbuka. Berbagai kelompok dihargai opininya. Lalu lintas argumentasi ditakar berdasar rasionalitas atau kemasukakalan. Benturan gagasan diakomodasi dengan memposisikan sebagai hasil pluralitas bermasyarakat. Pluralitas itu perlu dirawat eksistensinya sebagai mutu manikam kekayaan kehidupan yang demokratis. Kanal pelampisan ide, gagasan, dan pemikiran seperti ini dianggap dapat mengalirkan emosi sehingga mengempiskan luapan emosi yang disalurkan melalui cara-cara kekerasan fisik atau teror.
Kedua, memberi kesempatan aparat keamanan melakukan tugas menumpas teroris. Pejabat, elit politik , maupun tokoh agama perlu bersinergi positif dengan memberik ruang leluasa bertindak bagi polisi. Bentuk dukungan pemerintah tingkat lokal, dengan secara cepat membantu memberikan identitas kependudukan. Pemalsuan Kartu Tanda Penduduk (KTP) merupakan tantangan ke depan aparat Kelurahan dan Kecamatan agar lebih cermat mengelola data kependudukan. Caranya, misalnya, dengan bertekad tidak memberi ruang kepada aparatnya membuat kartu identitas penduduk secara jalan pintas. Tanpa melalui prosedur administratif terarsip dan terdokumentasi secara akurat.
Ketiga, pada level warga. Warga sendiri perlu mengembangkan good citizenship. Sebuah sikap berwarga negara berdasar kaidah-kaidah kepentingan bersama, dengan mengutamakan bermasyarakat yang baik. Misalnya, tak memalsu KTP atau identitas kependudukan bentuk lain. Kalau mengetahui warga tidak jelas identitasnya, dengan kesadaran sendiri memberitahu ke aparat berwenang. Kelihatannya, aktivitas warga tampak sedikit tersendat.
Tapi pengorbanan seperti itu perlu dilalui untuk mengembangkan tata kehidupan yang minim potensi boncengan teroris. Kesadaran kewargaan seperti itu disandarkan pada optimisme yang melihat manusia sebagai makhluk yang bisa mengatur diri mereka sendiri.
Optimisme itulah bantalan demokrasi, karena esensi demokrasi adalah mengatur diri sendiri (self rule). Optimisme ini pula yang oleh John Stuart Mill, dalam traktatnya, On Liberty, dianggap sebagai alasan kenapa kebebasan individu dan pluralisme harus dipertahankan dari ancaman tirani mayoritas. Karena, hanya dengan kebebasan dan keragaman pandanganlah, manusia bisa selalu memperbaiki kesalahannya, termasuk kita semua ketika dihadapkan terorisme.—
Jawa Pos, 25 November 2005, halaman Opini
Tidak ada komentar:
Posting Komentar