KAMELIATV: BAHASA KELAPARAN YAHUKIMO

02 Februari 2008

BAHASA KELAPARAN YAHUKIMO

Oleh Teguh Imawan

Seminggu lebih sudah kelaparan di Yahukimo melanda. Sepekan pula berton-ton bantuan pangan untuk saudara kita yang tinggal di pedesaan terpencil di Papua masih teronggok di Wamena. Berulang-ulang jua alasan cuaca alam yang tak bersahabat sebagai alasan utama tersendat dan mandeknya penyaluran makanan.Sementara itu, di Jakarta, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat (Menko Kesra) Aburizal Bakrie terus dan terus membantah kalau di Yahukimo telah terjadi kelaparan. Versi Menko Kesra, yang benar adalah gejala. Gejala. Gejala itu pun gejala awal. Realitas kelaparan perenggut puluhan nyawa itu dicoba ditutupi dengan memperhalus faktanya melalui jargon "rawan pangan" atau "gizi buruk".Lantas, sebagai bukti tidak adanya kelaparan di Yahukimo, Menko Kesra dengan yakin merinci gambaran dan kondisi "kondusif" Yahukimo, dengan mengatakan, "Babi di sana gemuk-gemuk, dan tanaman kubis tumbuh subur". Sebuah gelagat yang tak jauh beringsut dari gaya bahasa politik Orde Baru.Celakanya, Bupati Yahukimo Ones Pahebol, sehari setelah statemen Menko Kesra, menegaskan kembali bahwa babi gemuk dan kubis subur itu hanya dapat dijumpai di salah satu desa yang dikunjungi Aburizal Bakrie. Sedangkan sekitar 6 wilayah distrik lain yang tidak dijamah kunjungan Menko Kesra, warganya kekurangan pangan. Jumlah penduduk Yahukimo sendiri sekitar 230.000 jiwa dan tinggal terpencar. Antarwilayah lazim ditempuh dalam tiga hari-tiga malam jalan kaki. Tidak PekaPernyataan Menko Kesra mengungkapkan kenyataan kelaparan merupakan cermin betapa aparat pemerintah tidak peka dengan penderitaan rakyatnya. Kalau ditelusur, statemen Aburizal Bakri sedemikian itu bukanlah kali pertama. Masih segar dalam ingatan, semasa menjabat Menko Perekonomian, Aburizal Bakrie melontarkan statemen ganjil. Ketika konsumen elpiji gemetar dan geram dengan rencana kenaikan harga elpiji, Menko Perekonomian mengatakan, bila tak mampu membeli elpiji, ya tidak usah beli.Alih-alih mengakui realitas buram kalangan rakyatnya, justru hampir seluruh level aparat pemerintah serempak menolak kebenaran laporan media soal kelaparan. Media dituding membesar-besarkan masalah. Dengan demikian, fokus persoalan sesungguhnya digeser ke kecaman kepada perilaku media. Inilah taktik tua pejabat pemerintahan mendegradasi dan mengambinghitamkan liputan media sebagai pangkal persoalan "bangsa".Sorotan tajam terhadap reportase media mengangkat kelaparan diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam sambutan HUT Ke-68 Kantor Berita Antara, Kalla mengatakan media massa perlu menyampaikan kritik kepada pemerintah secara objektif dan proporsional. Dicontohkan, terkadang berita cukup satu hari, jangan dibuat seminggu. Lebih jauh Kalla menilai semua itu merupakan konsekuensi dari persaingan media. Tapi, media massa diharapkan tetap memberitakan berita yang baik. Disebutkan bahwa good news is good news. Kalau bad news is good news, habis semua kita ini. Kalla menyoroti juga, kalau membaca-baca media, dari empat halaman, tiga halaman jeleknya. Kalau begini terus cara media -memanas-manasi bangsa ini-, kata Kalla, kita semua panas. Secara spesifik Kalla mengajak media memberikan semangat kepada bangsa untuk maju. Lantas, dicontohkan peristiwa kelaparan di Papua. Media seharusnya memberi solusi bagaimana misalnya bercocok tanam di sana.Tugas MediaBahwa media memberi solusi kelaparan bukanlah kewajibannya. Kewajiban media adalah melaporkan realitas apa adanya. Tugas itu merupakan manifestasi dari posisi mendasarnya sebagai alat memenuhi hak untuk tahu pembacanya (publik dalam skala luas). Ketika mengungkapkan kejadian, media massa yang objektif mengedepankan sisi kejujuran. Keakuratan pemberitaan media memang menjadi taruhan. Secara umum, tidak ada pengelola media yang bermaksud mengarahkan media berlawanan arah dengan arah tersebut.Dalam kasus kelaparan Yahukimo, memang warga meninggal akibat kelaparan adalah fakta, bukan rekayasa, fantasi, atau isapan jempol wartawan belaka. Bahwa jumlah korban meninggal, secara statistik bisa menjadi perdebatan bukan berarti, harus mementahkan kebenaran realitas. Kalau logika memuja angka ini diikuti, implisit ada kesadaran seperti ini, "mati sedikit aja kok repot sih". Terlepas dari besaran angka korban kelaparan, setelah fakta diungkap media, selanjutnya adalah tugas pemerintahlah bertindak cepat. Bila perlu menjadikan Yahukimo sebagai model langkah tanggap darurat Indonesia menanggulangi bencana kelaparan. Jadi, pemerintah merupakan garda depan mengatasi kelaparan yang menimpa rakyatnya. Sebenarnya, media massa membutuhkan kertebukaan akses informasi dari aparat pemerintah, khususnya pejabat yang wilayahnya bermasalah. Sungguh tidak patut pejabat daerah melakukan tindakan kekerasan sebagai upaya menutupi keadaan sebenarnya. Seperti yang dialami wartawan televisi Metro di Papua yang berambisi menyajikan berita tercepat dari lokasi kelaparan.—

Jawa Pos, Rabu, 21 Desember 2005, halaman Opinihttp://www.jawapos.co.id/index.php?act=detail_c&id=203078

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)