KAMELIATV: Pemerintah Akan Siapkan Moratorium Izin TV dan Radio di Daerah Padat

27 Juni 2008

Pemerintah Akan Siapkan Moratorium Izin TV dan Radio di Daerah Padat

kpi.go.id 26/06/2008 - Pemerintah cq Depkominfo dalam waktu dekat segera menerbitkan surat edaran tentang moratorium (penghentian untuk sementara waktu permohonan perizinan) bagi televisi dan radio, khususnya di daerah-daerah padat, sebelum diberlakukannya penyiaran digital (digital broadcasting).

Langkah ini diambil berkaitan dengan banyaknya jumlah pemohon dan secara riil berkaitan dengan ketersediaan kanal frekuensi di daerah-daerah padat yang memang sangat terbatas. Hal itu diungkapkan oleh Menteri Kominfo, Mohammad Nuh dalam rapat kerja Depkominfo dengan Komisi I DPR RI, Kamis (26/6).

"Selain itu, pemerintah berkeinginan dalam menjaga dan mengembangkan pertumbuhan industri penyiaran yang sehat perlu diciptakan keseimbangan antara jumlah penyelenggara penyiaran dengan jumlah iklan yang ada," jelas mantan rektor ITS ini.

Ditambahkan oleh Menkominfo, melalui kebijakan ini pemerintah berharap ada pertumbuhan industri penyiaran dan diharapkan dapat merata di seluruh wilayah nusantara. Tujuannya, selain untuk memberikan akses informasi kepada masyarakat juga dalam rangka mencerdaskan bangsa dan menumbuhkankembangkan sosial ekonomi nasional secara merata.

Nuh juga menjelaskan, hingga kini jumlah permohonan IPP sebanyak 2425 pemohon yang terdiri dari 2167 radio (109 LPP, 1707 LPS, 351 LPK), sedangkan untuk televisi sebanyak 258 TV dengan rincian LPP 12, LPS 179, LPK 13 dan 54 LPB.

Menurut Menkominfo, jika penyiaran digital diberlakukan, kendala kurangnya kanal seperti saat ini tidak akan terjadi lagi, pasalnya dengan digital, masyarakat lebih berpeluang memperoleh informasi dan pendidikan di segala bidang.

"Kesempatan untuk berkomunikasi menjadi terbuka. Momentum penyiaran digital dapat membuka peluang yang lebih banyak bagi masyarakat dalam meningkatkan kemampuan ekonominya. Peluang usaha di bidang rumah produksi, pembuatan aplikasi audio, video, multimedia, industri sinetron, film, hiburan, komedi dan sejenisnya menjadi potensi baru untuk menghidupkan ekonomi masyarakat," kata Nuh.

Mengenai proses digital ini, saat ini, Depkomifo sedang melakukan kajian bahwa dalam penyelenggaraan penyiaran TV digital terdiri dari network provider dan content provider, sehingga dimungkinkan dalam penyelenggaraan network provider yang jumlahnya tidak banyak namun membutuhkan investasi yang besar maka dalam penyelenggaraannya dapat dilakukan oleh konsorsium.

"Dalam waktu dekat akan dilakukan siaran uji coba TV digital yang bertujuan untuk mengetahui aspek teknis dan non teknisnya untuk dijadikan business model, prediksi kinerja perangkat, dan layanan siaran yang diharapkan oleh masyarakat dan industri penyiarn," kata Menkominfo.

Selain itu, lanjut Nuh, saat ini pemerintah telah menetapkan penggunaan standar TV digital yakni DVB-T sedang standar radio digital masih dalam proses pengkajian. "Depkominfo juga tengah menyiapkan regulasi untuk standarisasi perangkat. Sedang pemetaan kanal frekuensi untuk penyelenggaraan TV siaran digital teresterial, baik TV siaran dengan penerimaan free to air maupun siaran digital bergerak telah selesai dilaksanakan," katanya.

Adapun alokasi kanal frekuensi untuk layanan TV digital penerimaan tetap free to air DVB-T di Indonesia adalah pada band IV dan V UHF yaitu kanal 28-45 (total 18 kanal). Ditiap wilayah layanan diberikan jatah 6 kanal, dimana 1 kanal dapat diisi 6 sampai 8 program siaran televisi. Diharapkan pada tahun 2008 atau selambat-lambatnya tahun 2009, era digital di tanah air dapat dimulai.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Bagaimana Televisi Bisa Menebar Empati

Rangkaian bencana menyentak kesadaran bangsa soal betapa rawannya negeri ini. Posisi geologis Indonesia di antara tiga lempengan benua, yaitu Asia, Amerika, dan Australia, membuat gempa tektonis dan tsunami gampang menyapa. Itu belum geliat gunung berapi aktif berpotensi letusan gunung.

Derita, nestapa, dan keterpurukan ribuan warga Aceh, Nias, Yogjakarta, Jawa Tengah, Pangandaran, serta pantai selatan Jawa menyemaikan solidaritas. Pun media tak lagi mengumbar dramatisasi peristiwa. Tapi kembali ke kodrat sebagai pencatat fakta untuk kemudian menyampaikannya sebagai berita.

Empati
Kiranya perlu ada pendekatan yang lebih manusiawi, humanintarian ketika melaporkan kejadian. Apalagi para korban bencana dalam kondisi traumatik. Trauma adalah kondisi stres psikologis sebagai pengaruh peristiwa dahsyat dan luar biasa yang dialami seseorang.

Dalam penderitaan seperti itu, jurnalisme (pemberitaan) dapat diarahkan pada upaya menumbuhkan harapan kehidupan bersama. Dengan penghormatan atas kehidupan manusia seperti itu, dapat dikembangkan model peliputan yang memiliki orientasi khas menghadapi kenyataan bencana alam.

Sebuah formula liputan yang menceritakan kehidupan manusia, bertolak dari suatu sudut pandang dalam memilih subyek yang menjadi dasar liputan.

Siapakah yang akan dijadikan fokus liputan yang kehidupannya hendak ditayangkan, khususnya dalam kenyataan yang berkaitan reportase bencana alam? Itulah landasan mengembangkan jurnalisme empati. Sebuah model peliputan televisi berdasar kerangka khas (framing) saat meliput bencana alam, bahwa di dalamnya akan selalu hadir korban yang tak berdaya berhadapan dengan alam dalam kehidupan.

Bagian tak terpisahkan dari jurnalisme empati adalah dalam metode mengeksplorasi kenyataan. Manakala korban dijadikan fokus liputan, maka pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mendapatkan gambaran tentang kenyataan korban? Untuk mendapatkan jawabannya, menuntut langkah jurnalisme yang berlandaskan metode partisipatoris.

Dengan metode ini, wartawan berupaya memasuki kehidupan subyek/korban bencana, dengan sikap etis agar tidak melakukan penetrasi yang sampai menganggu kehidupan korban. Lebih jauh, pada saat menjadikan informasi, wartawan tetap berada dalam lingkup pertanyaan etis, apakah merugikan, dan apa kemanfaatannya bagi korban.

Seluruh orientasi pemberitaan ini diharapkan pada dunia korban. Dengan begitu, wartawan berusaha untuk keluar dari orientasi keredaksian yang diposisikan dalam konteks manajemen pemasaran (mencari rating). Di tataran inilah, wartawan berada dalam posisi dilematis. Satu sisi setiap orang punya hak untuk memperoleh informasi secara bebas, sebaliknya pada sisi lain, seseorang juga memiliki hak untuk menentukan dirinya sendiri apakah rela untuk menjadi tontonan manakala penderitaannya ditayangkan televisi.

Dilema itu sirna, manakala wartawan mau kembali ke akar jurnalisme, mengenai hak-hak manusia bertalian dengan dunia informasi.

Kemanusiaan
Dalam konteks ini, empati menjadi sangat penting dan vital terutama dalam menghadapi kondisi ketidakseimbangan yang mengakibatkan terjadinya penderitaan korban bencana. Dengan jurnalisme empati, diharapkan menumbuhkan penghargaan terhadap makna kemanusiaan setiap orang yang menjadi korban. Dengan jurnalisme empati, siaran televisi tak lagi terjebak sensasi dalam memberitakan korban, melainkan menyajikannya secara proporsional dan berimbang dibingkai rasa penuh kepedulian dan keprihatinan.

Jikalau produk liputan mampu mengetuk hati pemirsa dan tergugah menderma baik secara perseorangan non profrit maupun korporasi/perusahaan profit oriented, maka program televisi mendapatkan tempat yang nyaman dan pas. Melalui empati dan compassion, masyarakat dapat memandang dan menghayati derita korban sebagai masalah bersama umat manusia, masalah kemanusiaan, bukan hukuman atau kemurkaan alam.

Pada hakekatnya jurnalisme empati adalah pemihakan wartawan pada kemanusiaan. Meskipun pada dasarnya semua jurnalisme memang mengandung unsur kemanusiaan, namun dalam masalah penderitaan korban, perspektif kemanusiaan lebih ditonjolkan, korban sebagai angel/titik tolak cerita. Kemanusiaan di dalam hingar bingar kapitalisme ekonomi memang menjadi hal yang muskil, sehingga hati nurani menjadi tersamar dan tersingkir.

Nurani
Dengan jurnalisme empati inilah wartawan dapat lebih mengasah hati nurani secara lebih leluasa. Betapapun besar optimisme aparat pemerintah memanajemeni bencana, masalah korban bencana masih menjadi persoalan besar. Terlebih, belum adanya infrastruktur mendeteksi gempa dan pengalaman birokrasi mengelola gempa secara simultan.

Hati nurani wartawan yang terasah jurnalisme empati dalam masalah korban, dengan sendirinya peka terhadap masalah sosial lainnya. Ia diharapkan akan menjadi andalan untuk menjaga nilai kemanusiaan ditengah hingar bingar kejumawaan (kesombongan) hasrat memiliki dan menguasai. Dengan demikian, diharapkan wartawan jernih melaksanakan profesinya.

Maka pada saat itu kita perlu mencoba mengembangkan suatu perspektif tertentu dalam kaitan derita manusia. Karena melalui derita korban bencana alam, jurnalis berdaya mengajak orang agar tidak keterlaluan mengorbankan kehidupan manusia.

Dehumanisasi seperti itulah landasan jurnalisme empati. Kenapa empati, karena dengan empati bisa merasakan kehidupan orang lain. Dalam konteks pemberitaan, spirit jurnalisme empati bukan untuk mempropagandakan derita maupun mempertontonkan derita, akan tetapi lebih sebagai sarana menginformasikan peristiwa secara proporsional.

Tayangan sensasi-dramatis televisi, misalnya, menyedot rating, tapi ia tak memperoleh respek dari pemirsa, sehingga tak dijadikan referensi. Karena itulah tayangan acara humanistik social awareness berjubah rasa empati menjadi bermakna.—(teguh imawan)