24 April 2008

Pers Harus Berperan Cerdaskan Masyarakat Dalam Berdemokrasi

Rabu, 23 April 2008

Yogyakarta-RoL - Lembaga pers harus dapat memainkan peran sebagai media untuk mencerdaskan masyarakat dalam berdemokrasi, sehingga pers harus netral membingkai pemberitaan terkait dengan pemilihan kepala daerah (pilkada) maupun pemilu dan pemilihan presiden (pilpres).

"Pers sejak awalnya sudah berorientasi bisnis, dan tidak memiliki kesadaran untuk mencerdaskan masyarakat dalam berdemokrasi karena lembaga ini merupakan lahan bagi partai politik (parpol) untuk membangun opini publik," kata pakar ilmu komunikasi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta, Hermin Indah Wahyuni Phd, Rabu.

Ia mengatakan, dipastikan parpol maupun kandidat calon dalam pilkada dan pilpres akan memanfaatkan media publik untuk pencitraan dan meraih kemenangan dalam pesta demokrasi tersebut.

"Jadi, sulit mengharapkan pers bersikap netral karena media akan menjadi arena tersendiri yang potensial bagi masing-masing parpol maupun kandidat, sehingga mereka akan membawa media melalui berbagai ragam kegiatan," katanya.

Menurut dia, pers dapat terjebak dengan upaya parpol maupun kandidat dalam membangun opini publik melalui kegiatan yang mereka lakukan yang dikemas 'halus' sehingga seolah-olah bukan merupakan bentuk kampanye.

"Ini butuh perhatian lebih di keredaksian sehingga harus ada 'gate keeper' yang baik untuk membingkai fenomena tertentu dengan tetap mencerdaskan masyarakat. 'Event' boleh sama tetapi bagaimana dapat menyajikan berita yang mencerdaskan masyarakat, yang dapat dilihat saat mereka menyajikan berita" katanya.

Ketua Jurusan Ilmu Komunikasi UGM ini mengatakan, pers harus dapat mengemas sebuah pemberitaan terutama yang terkait dengan pemilu dan pilkada, sehingga masyarakat memahami benar pemimpin yang mereka butuhkan.

"Media menjadi aktor yang penting untuk membentuk opini publik yang sehat, sehingga mereka tahu benar pemimpin yang bagaimana dan sekaliber apa yang dikehendaki," katanya.

Ia menambahkan, dalam demokrasi yang sehat, opini publik merupakan pilar demokrasi ke lima setelah eksekutif, legislatif, yudikatif dan pers sendiri.

"Opini publik menjadi kekuatan baru dalam demokrasi, sehingga media pers dan opini publik harus saling mempengaruhi untuk mengimbangi tiga kekuatan pilar demokrasi, apalagi saat ini media lokal juga telah menjadi sasaran pemain politik daerah," katanya. ant/fif

Tidak ada komentar: